Indonesia, negara yang dinamis, bersiap untuk menyaksikan penyelesaian beberapa proyek mega ambisius di tahun 2024. Ini merupakan langkah penting dalam perkembangan infrastruktur dan ekonomi negara. Tahun 2024 akan menjadi tahun terakhir pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin, sehingga pemerintah berupaya untuk menyelesaikan program dan proyek strategis yang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.
Untuk menangani proyek infrastruktur di tahun 2024, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp422,7 triliun dari APBN 2024, yang merupakan anggaran infrastruktur paling besar dalam lima tahun terakhir. Dari anggaran infrastruktur tersebut, sejumlah Rp213,7 triliun dijadwalkan akan didistribusikan ke kementerian/lembaga. Dana tersebut diharapkan akan digunakan untuk pembangunan jalan daerah, pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN), renovasi stadion, serta pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan.
Salah satu prioritas utama pemerintah adalah pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan dipercepat pada tahun 2024. Presiden Jokowi, dalam pidatonya tentang RAPBN 2024 dan Catatan Keuangan 2023, menyatakan bahwa anggaran infrastruktur dinaikkan untuk mendukung pembangunan beberapa proyek, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN). Selain IKN, anggaran PWVIP4D login infrastruktur untuk 2024 akan diprioritaskan untuk penyediaan layanan dasar, peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas, serta peningkatan jaringan irigasi melalui pembangunan bendungan, saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier.
Pemerintah Indonesia berencana untuk memulai pemindahan 16.000 pegawai sipil, serta personel militer dan polisi pada tahun depan ke Nusantara. Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, menekankan bahwa pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 dalam kisaran 5,3% hingga 5,7%, dibandingkan dengan proyeksi tahun ini yang berada di antara 5% hingga 5,3%.
Anggaran infrastruktur yang bertambah sebesar 5,8% tahun depan dianggap cukup signifikan mengingat kondisi ekonomi saat ini. Namun, alokasi anggaran infrastruktur harus diikuti dengan upaya untuk meminimalkan kebocoran. Selain itu, pembangunan infrastruktur tidak boleh dilakukan pada menit-menit terakhir di akhir tahun. Pembangunan infrastruktur juga seharusnya tidak hanya menyerap tenaga kerja, tetapi juga memenuhi tingkat komponen lokal (TKDN). Telisa Aulia Falianty, pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur harus didukung oleh pengembangan modal manusia dan ekosistem yang sesuai untuk mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur yang telah dibangun.
Pembangunan infrastruktur melalui program cash for work (PKT) cukup efektif untuk mendukung penyerapan tenaga kerja. Program cash for work harus diteruskan, misalnya pembangunan jalan di desa harus memasukkan penduduk desa untuk menyediakan pekerjaan agar pemuda di desa memiliki aktivitas dan penghasilan.
Pembangunan infrastruktur yang ambisius ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan proyek strategis secara optimal. Kebijakan ini telah sukses menyelesaikan 161 proyek strategis nasional senilai Rp1,134.9 triliun, dengan nilai investasi yang menghasilkan output ekonomi sebesar Rp1,670 triliun dan menghasilkan sekitar 4,5 juta pekerjaan.
Proyek-proyek mega ini dianggap dapat menjadi landasan untuk masa depan yang lebih berkelanjutan di Indonesia, memperbaiki kualitas hidup masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ini adalah tahapan krusial dalam perjalanan Indonesia untuk menjadi negara yang berkembang dan mandiri dalam berbagai aspek kehidupan.